PPATK Ingin Peredaran Uang Asing Diatur untuk Cegah Korupsi

PPATK Ingin Peredaran Uang Asing Diatur untuk Cegah Korupsi Foto: Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin bicara soal pembatasan transaksi uang tunai. (Faiq-detikcom)


0


0


0

Jakarta -
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan membatasi transaksi uang tunai maksimal Rp 100 juta. Pemerintah juga perlu mengatur peredaran mata uang asing khususnya, Dolar Amerika dan Singapura di Indonesia karena sering dipakai dalam transaksi korupsi atau suap.

“Mata uang asing ini kerapkali dipakai sebagai transaksi korupsi dan penyuapan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: Ini Jenis Transaksi yang Nominalnya Tak Dibatasi PPATK
Kiagus menyampaikan ini dalam sambutannya di acara diseminasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Deputi Bank Indonesia Erwin Rijanto dan Ketua KPK Agus Rahardjo hadir dalam bertema optimalisasi penelusuran aset hasil tindak pidana melalui regulasi pembatasan transaksi uang kartal ini.

Terkait pembatasan transaksi uang tunai, Kiagus mengatakan upaya itu perlu dilakukan untuk mempersempit gerak pelaku korupsi. “Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana. Upaya ini dilakukan untuk mencegah korupsi, suap, dan tindak pidana lainnya,” ujarnya.

Baca juga: PPATK Tegaskan Perusahaan Tempat Pencucian Uang Bisa Dipidana
Berdasarkan data statistik PPATK, Kiagus Ahmad menyatakan, tindak pidana korupsi, penyuapan, pencucian uang, dan kejahatan lain mengalami kenaikan sejak tahun 2003 hingga 2018. Dari analisa 4.155 transaksi keuangan, 1.958 di antaranya berindikasi tindak korupsi dan 113 berindikasi tindak pidana penyuapan.

“Modus yang digunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk uang mata asing dan cek perjalanan. Modus uang tunai menyulitkan melacak asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana,” ujar Kiagus.

“Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar penegak hukum hampir seluruhnya melibatkan uang tunai dalam kejahatan yang dilakukan,” imbuh dia.

Diketahui, RUU Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR sejak tahun lalu. Namun, RUU tersebut tak sempat dibahas hingga saat ini.

(fai/idh)

korupsi

disadur dari : https://news.detik.com/berita/d-3975155/ppatk-ingin-peredaran-uang-asing-diatur-untuk-cegah-korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>